Jumat, 20 Agustus 2021

Tanggapan --- via Effzar ZA: Mengenal Penyusun Muqoddimah UUD 1945, Ki Bagus Hadikusumo

[11:13 PM, 8/19/2021] Bagus Taruno: Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak terlibat dalam penyesunan naskah Piagam Djakarta yang menjadi naskah awal sebelum menjadi Preambule.

Piagam Djakarta disusun oleh Panitia 9, dimana Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak masuk sebagai anggota Panitia.

Sekalipun demikian, sangat benar beliau yang mengkritisi rumusan 'sila pertama' Panca Sila dalam Piagam Djakarta sejak disampaikan pada Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) oleh Ketua Panitia 9, Ir. Soekarno. Jadi naskah Preambule atau Mukadimah atau Pembukaan, total yang menyusun adalah Panitia 9 tanpa keikutsertaan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang pada saat pembentukan Panitia 9 (yg mengubah komposisi keanggotaan dari 8 (dimana Ki Bagoes jg anggota di Panitia 8) menjadi 9 agar ada keseimbangan antara dua golongan) sedang ada d…


[12:23 AM, 8/20/2021] Dharmo L. Mertaperwira: Ikut nimbrung nih mas Bagus. Adalah benar Ki Bagus Hadikusumo tidak terlibat dalam penyusunan naskah piagam jakarta 22 juni 1945. Namun, usulan Ki Bagus Hadikusumo mengenai dasar negara kalau Indonesia merdeka seperti yang diminta oleh Ketua BPUPKI yakni, Dr. Radjiman Wedyoningrat. Kemudian, Ki Bagus meminta/ usul kepada pimpinan sidang BPUPKI, dasar negara kalau Indonesia merdeka yaitu, Islam/ Syareat Islam sebagai dasar negara Republik indonesia.

Tersusunnya piagam jakarta dikarenakan adanya 4 tokoh bangsa/ The Founding Father (Prof. Muhammad Yamin, Prof. Soepomo,   Ki Bagus Hadikusumo, dan Ir. Soekarno yg masing2 memiliki rumusan dasar negara yg "berbeda". Maka, Dr. Radjiman Wedyoningrat menunjuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dkk untuk ke empat rumusan dasar negara tsb menjadi satu dan utuh. Oleh karena itu pada tgl 22 juni 1945 lahirnya pancasila dengan sila pertama menjadi, "Ketuhanan dengan menjalankan syareat Islam bagi pemeluk pemeluknya".

Jadi, anak kalimat tujuh kata tsb diatas adalah sumbangsih  dari Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Islam yg sangat revolusioner pemikiran nya pada zaman itu.

Demikian menambahkan sedikit sejarah sidang BPUPKI/PPKI mengenai dasar negara kalau Indonesia merdeka.

Wasalam, Dharmo L. Mertaperwira.
Koordinator PERMAK (Perhimpunan Masyarakat Pecinta Keadilan).


[10:19 AM, 8/20/2021] Alvin Yudistira: Mohon ijin ntar sy cantumkan jg di blogspot , Pak Dharmo 🙏🇮🇩


[1:29 PM, 8/20/2021] Bagus Taruno: Maturnuwon tanggapannya, mas Dharmo.

Benar bbrp tokoh (sprt yg njenengan sebut) memang mengemukakan usulan masing² terkait permintaan Ketua BPUPKI utk menjawab pertanyaan "apa dasar Indonesia merdeka?". Yang terakhir menjawab adalah Ir Soekarno, pd hari terakhir sidang I, 1 Juni 1945.

Selanjutnya krn sampai hari terakhir sidang blm ada kesepakatan dan keputusan ttg dasar Indonesia merdeka, maka dr. Radjiman Wediodiningrat kemudian membentuk Panitia Kecil berjumlah 8 orang yang ditugasi menindak lanjuti dan merumuskan risalah ttg rumusan dasar Indonesia merdeka. Diketuai oleh Ir. Soekarno, dan diantaranya ada Ki Bagus Hadikoesoemo.

Saya blm mendapatkan data otentik apakah Panitia 8 ini sdh sempat rapat atau tidak. Yang pasti Panitia Kecil berjumlah 8 or…


[1:35 PM, 8/20/2021] Bagus Taruno: Pada saat rapat Panitia 9, sangat wajar terjadi perbedaan bukan hanya pendapat dan pandangan, termasuk kehendak dan keinginan.

Golongan Islam tentu berkehendak menjadi Islam sebagai dasar dari Indonesia merdeka.

Sementara golongan kebangsaan menghendaki negara tidak bersasarkan agama (apapun), termasuk Islam.

Ir. Soekarno sebagai ketua, berusaha keras mendamaikan dan mencari titik temu dari pemikiran dan kehendak dari kedua golongan ini. Tentu tidak mudah.

Ketika membahas dasar kedua sampai kelima, relatif mudah menyamakan pandangan. Giliran saat mendiskusikan rumusan dasar pertama, yakni tentang ketuhanan, mulai timbula benturan.


[1:36 PM, 8/20/2021] Ir Jusuf Mahdi, MM: Biarkan yang sudah terjadi sebagai bahan pembelajaran bagi generasi penerus. Campur tangan Allah bahwa lepasnya Tim-tim adalah membawa hikmah bahwa mereka tidak tahu terimakasih atas apa yang dilakukan Indonesia disana, sekarang sebagian besar masyarakat ingin kembali dibawah  NKRI


[2:05 PM, 8/20/2021] Bagus Taruno: Setelah berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam, maka kemudian untuk saling memberikan ruang pada kedua golongan itu, Ir. Soekarno kemudian mengusulkan frasa 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk2nya'.

Sekalipun belum juga ditemukan dokumen yang menunjukkan kebenara premis saya di atas, tetapi adalah sangat logis usulan tersebut datang dari Ir. Soekarno, karena beliau adalah Ketua PPKI, yang dengan sendirinya melekat fungsi menjembatani dan  mencari rumusan2 yang bisa diterima oleh kedua golongan yang mengalmai benturan pemikiran. Munculnya sangkaan dari orang luar anggota BPUPKI justru aneh dan menimbulkan pertanyaan yang kritikal. Misalnya bagaimana bisa Ki Bagoes bisas mengusulkan frasa tersebut? Apakah mereka yang di Jakarta berkomunikasi dengan Ki Bagoes yang ada di Yogya kemudian Ki Bagoes menitipkan frasa tersebut? Ini beberapa pertanyaan, dan mungkin masih banyak pertanyaan2 lain yang bisa diajukan.

Tetapi sebaliknya jika itu dinisbahkan kepada Ir. Soekarno, menjadi relatif lebih mudah untuk diterima karena beliau adalah Ketua, yang harus bisa berdiri sebagai orang yang tidak memihak di antara kedua golongan, meskipun beliau termasuk pada salah satu dari kedua golongan tersebut.

Dan saat Ir. Soekarno menyampaikan pada Sidang II BPUPKI pd 10-17 Juli 1945, beliau bisa menyampaikan secara gamblang apa saja yang telah dihasilkan oleh Panitia yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI pada Sidang I sebelumnya, lengkap dengan kronologi, termasuk pengubahan Panitia Kecil menjadi Panitia 9 beserta alasan2nya.

Jika mas Dharmo ada data otentik, monggo mas disampaikan untuk melengkapi pengetahuan kita semua, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu.

Ki Bagoes adalah salah satu orang yang pertama yang mengkritisi susunan rumusan pada dasar pertama Panca Sila dalam Piagam Djakarta tersebut. Dan Ir. Soekarno mempertahankan rumusan itu karena dianggap oleh beliau sebagai capaian kompromi dan gentlement agreement antara dua golongan, Islam dan kebangsaan. Ki Bagoes mengkritisai karena dianggap beliau sebagai aneh, di dalam suatu negara ada dua landasan (dasar) bagi terbentuknya hukum yang akan diberlakukan. Beliau berpikiran, hendaknya di suatu negara berlaku hukum yang satu dan berlaku untuk semua.

Pengkritisan dari Ki Bagoes ini pada akhirnya terbukti, dan kemudian menjadi dasar saat disampaikan rakyat Indonesia bagian timur akan keluar jika rumusan dasar pertama itu tetap digunakan.

Itulah dinamika pemikiran para founding fathers kala itu.
 
[12:03 AM, 8/21/2021] Dharmo L. Mertaperwira: Coba jenengan baca buka Risalah sidang BPUPKI dan PPKI terbitan Sekneg. Barangkali buku tsb bs memperkaya khasanah pikiran kita. Tksh

[12:34 AM, 8/21/2021] Bagus Taruno: Apa yg saya tulis semuanya dan utamanya berdasar Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yg ada dalam Dokumen AG Pringgodigdo yang sempat hilang 53 tahun. Masih berejaan lama, yakni Ejaan Van Peursen (oe, dj, tj, dll).


Rabu, 18 Agustus 2021

#2021HarusGantiPresiden Agus Kodri @AgusKodri2: #DIMENSIPANCASILA UNTUK MEMBANGUN KEHIDUPAN NKRI: Apa kiranya manfaatnya?

Selasa, 17 Agustus 2021

dr Zulkifli S Ekomei @dokterzul: Belum Merdeka




[8:40 PM, 8/17/2021]
dr Zulkifli S Ekomei: Belum Merdeka

Oleh : Zulkifli S Ekomei

Di hari Jum'at bersejarah itu kalian Proklamirkan Kemerdekaan bangsa kita

Sebagian anak bangsa mensyukuri rahmat Allah memerdekakan bangsa ini

76 tahun sudah peristiwa bersejarah itu berlalu, ada juga anak bangsa yang mewarisi watak penjajah

Mereka mengobrak-abrik konstitusi yang menandai berdirinya negeri ini sebagai negara

Mereka bodohi kita dengan menyatakan bahwa konstitusi mereka sama dengan konstitusi kita

Hanya nama dan pembukaannya yang sama, selebihnya berbeda

Mereka tidak berani memakai nama lain untuk konstitusi yang mereka berlakukan, untuk menutupi jejak kejahatannya

Mereka bodohi, mereka tindas, mereka jajah bangsanya sendiri

Mereka pikir kita diam, mereka pikir kita menyerah

Mereka rampok sumber daya alam kita, mereka korupsi uang rakyat yang bukan hak mereka

Merah putih belum merdeka, merdeka bagi kita atau mereka?

Kita harus merdeka dalam kemerdekaan yang sesungguhnya

Jakarta, 17 Agustus 2021

https://youtu.be/P1oAW_TVCJM

#JokowiGagalUrusNegara #76TahunIndonesiaMerdeka Bagus Taruno: Hari ini adalah hari Kemerdekaan Indonesia. Bukan hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia Ke-76.

Senin, 16 Agustus 2021

Jusuf Mahdi: 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Belum Menyentuh Pengisian Cita-Cita Dan Tujuan Kemerdekaan

[7:01 PM, 8/16/2021]
Ir Jusuf Mahdi, MM: 🇮🇩❤️ 76 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA, BELUM MENYENTUH PENGISIAN CITA-CITA DAN TUJUAN  KEMERDEKAAN. ❤️🇮🇩

Ir. Jusuf Mahdi, MM.

Tahun 2021 ini, kita telah memasuki 76 tahun kemerdekaan bangsa dan berdirinya NKRI.

Perjalanan panjang bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang telah disuratkan dan disiratkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para founding father untuk berkehidupan meraih kemuliaan dan kebahagiaan yang setara dan sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia dalam persaudaraan (brotherhood)  yang penuh kasih sayang dan saling menghormati.

Pedoman berkehidupan (way of life)  Bangsa Indonesia telah diaplikasikan dalam  rumusan Pancasila yang memiliki nilai dan inti luhur untuk berkegiatan sebagai manusia dalam tatanan berbangsa dan  bernegara

Mengisi dan mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan tergantung peran manusia yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki watak dan karakter yang bersih, jujur dan amanah.

Selama 76 tahun kemerdekaan Indonesia, telah terjadi periode kepemimpinan, dimulai era orde lama dibawah Bung Karno yang implementasi pengisian cita-cita:dan tujuan kenerdekaan menjadi bias dengan adanya dan  masuknya partai  komunis PKI  dalam ranah politik tata pemerintahan dengan trik ABS yang melemahkan BK dalam menentukan kebijakan nasional, BK bersifat otoriter, yang disusul dengan upaya kudeta yang kesekian kalinya oleh PKI pada tahun 1965, yang dapat digagalkan dan nenyebabkan turunnya BK.
.
Era selanjutnya adalah Orde Baru dibawah kepemimpinan pak Harto, seorang jenderal AD. Dengan berjalannya waktu, pak Harto menerapkan pengawasan di semua lini eselon tata pemerintahan untuk membendung masuknya pengaruh sisa-sisa PKI untuk berada dalam pemerintahan. Sayangnya beliau terlalu percaya pada keturunan Cina dengan membuka kran dan fasilitas perekonomian sehingga  dikuasai mereka. Pak Harto menerapkan cara totaliter untuk menguasai berbagai sektor dan lini bidang kehidupan oleh kroni-kroninya, dan korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi marak dan akhirnya beliau terlalu nyaman menikmati jadi presiden selama 32 tahun dan lupa menyiapkan kader penggantinya. Orang sekitar pak Harto selalu mengiyakan kebijakannya, tidak berani mengkritik dan dengan pemeo : "Apa kata bapak presiden ..!!" semua jadi yes men, anak mama yang duduk manis di zona nyaman.

Era selanjutnya adalah era reformasi yang telah daoat menjatuhkan pak Harto dari kekuasaan. Reformasi yang membawakan aspirasi mahasiswa dan massa, ternyata tidak memiliki wawasan strategik   ke depan (visionary strategically grand design) dan dengan adanya amandemen UUD 1945, membuat manajemen pengelolaan tata pemerintahan dan tata kenegaraan menjadi amburadul, korupsi makin menjadi-jadi, dan selama 22 tahun reformasi tidak ada manfaat yang dirasakan rakyat dalam berkehidupan.
Pemerintahan jadi rebutan untuk berkuasa, partai jadi alat meraih kekuasaan tidak lagi berpihak dan memperjuangkan kepentingan rakyat  Korupsi dilakukan berjamaah, ekonomi di Indonesia dikuasai kelompok cina taipan, korupsi dalam jumlah triliunan aman dilarikan ke luar negeri, hukum bisa dibeli, aparat banyak jadi kacung cina, keadilan sudah hilang entah kemana.
Banyak yang nggak  tahu apa yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan.
Watak dan karakter, jati diri dan kepribadian SDM tidak memiliki kinerja untuk menghadapi tantangan, tidak punya risk and sense of  conflict management, dan tumpang tindihnya  tugas dan wewenang berbagai lembaga pelaksana kegiatan.

Mari pertanyakan apa sebenarnya materi pengisian kemerdekaan itu. Sudahkah kita membuat rencana, program dan tahapan untuk pelaksanaannya??
Kita bisa mengevaluasi bahwa kebijakan pemimpin saat ini banyak dibuat asal jadi, tanpa dikaji secara logik, komprehensif, ilmiah dsb  Kerusakan alam dan lingkungan yang menyebabkan hilangnya paru-paru dunia untuk mencegah bolongnya lapisan ozon oleh efek rumah kaca melalui adanya hutan di Kalimantan, Sunatera dll dikalahkan oleh kepentingan sesaat dengan membuat perkebunan kelapa sawit, penambangan SDA dsb.

Masih banyak contoh dimana kita harus berpikir jauh ke depan agar anak, cucu, cicit dan generasi penerus bisa berkehidupan yang sejahtera lahir batin, aman tentram, kerta raharja di negeri yang gemah Ripah loh jinawi, baldatun toyyibatun warrobbun ghafuur

Semoga kita segera keluar dari segala masalah dan barokah Allah' SWT terlimpah kepada kita. Aamiin ya rabbal alaamiin

🇮🇩🇮🇩❤️❤️🌹🌹🇮🇩🇮🇩

vssmatc,SBY,17082021

101 Tahun ITB dan Tokoh Tionghoa yang Terlupakan

101 Tahun ITB dan Tokoh Tionghoa yang Terlupakan https://t.co/uiGUXUaTOg pic.twitter.com/qxFePwV8ZQ — KoranDNM (@Koran_DNM) June 27, 2021 ...